DAFTAR JUDUL LAINNYA

1. OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM APARAT KELURAHAN TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM
2. UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3. KINERJA APARATUR DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA DAN PERHUBUNGAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR
4. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
5. STRATEGI CAMAT DALAM PEMBINAAN APARAT PEMERINTAH DESA DI DISTRIK B0KONDINI KABUPATEN TOLIKARA
6. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERDA NO 5 TAHUN 2006 DI KABUPATEN MANOKWARI
7. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
8. KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
9. PERANAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DALAM PENGISIAN FORMASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
10. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
11. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI
12. KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
13. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
14. PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
15. TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BIMA
16. EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTAR PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG
17. PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI MUKIM BANDA JAYA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
18. ARAHAN PERBAIKAN FISIK PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG
19. PENGALAMAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH YANG MEMPERHATIKAN ASET-ASET PRODUKTIF KOMUNITAS DI KOTA BANDUNG
20. STUDI PEMINIMALAN KESENJANGAN ANTARA STANDAR PELAYANAN AIR BERSIH DENGAN PELAYANAN YANG DIRASAKAN MASYARAKAT PENGGUNA PDAM DAN KOMUNAL DI KOTA BANJARAN DAN SOREANG
21. IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERMAIN ANAK DI KELURAHAN CIGENDING KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG
22. KAJIAN PENINGKATAN DUKUNGAN KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI DAERAH LOKASI KEGIATAN SEKTOR INDUSTRI DI PROPINSI JAWA TIMUR TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
23. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
24. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
25. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
26. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
27. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
28. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
29. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
30. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
31. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
32. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
33. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
34. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
35. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
36. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
37. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
38. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
39. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
40. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
41. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
42. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
43. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
44. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
45. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
46. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
47. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
48. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
49. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
50. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
51. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
52. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
53. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
54. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
55. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
56. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
57. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
58. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
59. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
60. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
61. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
62. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
63. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
64. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
65. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
66. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
67. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
68. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
69. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
70. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
71. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
72. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
73. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
74. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
75. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
76. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
77. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
78. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
79. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
80. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
81. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
82. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
83. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
84. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
85. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
86. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
87. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
88. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
89. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
90. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
91. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
92. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
93. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
94. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
95. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BATIK MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PEKALONGANKINERJA DINAS PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KABUPATEN KUTAI BARAT
96. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPAHIANG
97. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN” (PENELITIAN DI KELURAHAN PENARAGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR DI KOTA BIMA)
98. PELESTARIAN ADAT AMMA TOA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
99. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
100. KINERJA BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN NAGAN RAYA
101. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
102. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
103. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT PEMERINTAH DISTRIK (STUDI DI DISTRIK FAKFAK BARAT KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT)
104. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
105. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
106. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
107. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
108. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN RAJA AMPAT
109. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA
110. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK
111. PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA ADANG BUOM KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
112. UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
113. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN TERNATE TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA
114. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TATA RUANG KOTA GERUNG DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
115. PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
116. EFEKTIFITAS MUSRENBANG DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA
117. PELAKSANAAN KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
118. ANALISIS RENCANA PEMEKARAN DI KABUPATEN ASAHAN
119. PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
120. PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR
121. PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
122. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
123. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA
124. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN POTROYUDAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
125. KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
126. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANGGALA KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
127. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR
128. UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KOTA MEDAN
129. PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DIKABUPATEN ACEH TAMIANG
130. PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU BETUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
131. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MEUBEL DI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
132. PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MEMBERDAYAKAN KOPERASI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
133. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANG LEWAS)
134. UPAYA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
135. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN MAGETAN
136. UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
137. UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
138. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
139. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH
140. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
141. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
142. PERAN LPMD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIBIDANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
143. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG
144. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR”
145. PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BARITO UTARA
146. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMEUM MUKIM DI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR
147. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
148. PERANAN IMUEM MUKIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI MUKIM GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
149. PERANAN APARAT KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP) DI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
150. UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERUPUK WORTEL DI KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
151. UPAYA DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
152. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BEKASI
153. EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI KOTA BLITAR
154. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNA DESA MANDIRI (GEBANG DEMA) DI DESA LONG LOREH KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU
155. PROGRAM BHAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
156. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2007
157. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA KELURAHAN
158. KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI GAMPONG SIMPANG LHEE KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
159. PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU / NEW TOWN JUATA LAUT BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN PERENCANAAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA, KOTA TARAKAN
160. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MESJID DI KABUPATEN AGAM
161. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
162. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
163. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
164. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
165. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
166. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
167. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
168. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
169. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
170. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
171. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
172. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
173. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
174. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
175. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
176. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
177. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
178. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
179. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
180. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
181. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
182. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
183. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
184. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
185. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
186. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
187. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
188. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
189. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
190. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
191. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
192. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
193. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
194. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
195. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
196. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
197. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
198. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
199. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
200. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
201. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
202. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
203. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
204. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
205. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
206. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
207. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
208. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
209. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
210. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
211. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
212. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
213. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
214. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
215. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
216. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
217. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
218. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
219. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
220. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
221. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
222. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
223. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
224. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
225. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
226. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
227. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
228. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
229. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
230. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
231. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
232. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
233. KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
234. EFEKTIVITAS PEMEKARAN DISTRIK TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN ASMAT PROPINSI PAPUA
235. KESIAPAN APARAT TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
236. KINERJA APARAT PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG
237. EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
238. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI KABUPATEN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR
239. EVALUASI PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG
240. EVALUASI KINERJA PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KP-DT) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
241. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEBARAN LOKASI KANTOR BANK DI KOTA BANDUNG
242. IDENTIFIKASI PERSEPSI DAN PREFERENSI STAKEHOLDERS TERKAIT RENCANA PENGEMBANGAN MONUMEN KAPAL PLTD DI DESA PUNGE BLANG CUT, KOTA BANDA ACEH
243. DINAMIKA HARGA LAHAN DI SEKITAR WILAYAH PERGURUAN TINGGI DI KECAMATAN JATINANGOR
244. KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI PENGGUNA POTENSIAL KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA
245. IDENTIFIKASI TIPE PROPERTI YANG PROSPEKTIF UNTUK KAWASAN SENTRA PRIMER BARU TIMUR (SPBT)
246. IDENTIFIKASI URBAN COMPACTNESS DI WILAYAH METROPOLITAN SEMARANG
247. PELUANG BERALIH MODA PENGGUNA POTENSIAL KRD EKONOMI METROPOLITAN BANDUNG
248. KEBERADAAN JALUR HIJAU DAN PEMENUHAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN
249. PARTISIPASI KOMUNITAS PERMUKIMAN BARU TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA MEKARSALUYU KABUPATEN BANDUNG
250. KAJIAN PENANGANAN PERSOALAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN TERPENGARUH AKIBAT DAMPAK TARIKAN KENDARAAN PUSAT PERBELANJAAN PARIS VAN JAVA (PVJ)
251. EVALUASI PELAYANAN PUSAT PRIMER ALUN-ALUN KOTA BANDUNG
252. PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN TAMAN LINGKUNGAN
253. EVALUASI KEEFEKTIFAN PROGRAM AKSI MASYARAKAT AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN (PROKSI MANTAP) DI KABUPATEN GARUT
254. KAJIAN PENGARUH PERTUMBUHAN FISIK GUNA LAHAN TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH AIR LIMPASAN DI KAWASAN PERKOTAAN LEMBANG
255. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK LAYANAN JASA PERBANKAN DI KOTA BANDUNG
256. BENTUK PERAN SERTA KOMUNITAS ADAT ORANG RIMBA DALAM PENATAAN KEMBALI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS (TNBD)
257. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TUNDAAN DI RUAS JALAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG
258. ANALISIS INTENSITAS BANGUNAN KORIDOR JALAN RAYA CIMAHI BERDASARKAN KAPASITAS JALAN
259. USULAN PENANGANAN SISTEM TRANSPORTASI DI JALAN CIHAMPELAS