Kami juga hadir diblog KATALOGTESIS dengan judul yang lebih lengkap

Bagi mahasiswa yang sedang menyusun Tesis, Laporan akhir, skripsi atau pun mendapat tugas makalah. Kami memberi bantuan dengan menyediakan bahan-bahan berupa tesis, skripsi dan laporan akhir, yang berguna untuk menambah referensi anda dalam penyusunan karya tulis mengenai masalah Manajemen Pemerintahan, Keuangan daerah, Pemberdayaan/kemasyarakatan, managemen kepegawaian & SDM, arsitek, Administrasi Bisnis, serta Ratusan judul tentang Pemerintahan

Softcopy tesis sudah dalam bentuk file PDF atau Ms-word. Bagi yang ingin pesan bisa SMS ke Hp. 081322247547 (sebut judul dan alamat email anda untuk pengiriman file) atau email : rivhandi@yahoo.com tinggal sebutkan judul FILE yang diinginkan.
1 buah softcopy = Rp. 120.000,-

caranya mudah
1. Email, Telepon atau sms : ketik/sebutkan judul yang telah tersedia
2. kirim/transfer sesuai harga pesanan melalui

Bank BRI Cab A.H.Nasution, Bandung A.n: NURAENI No. Rek. 0354-01-040442-50-6

Bank MANDIRI No.Rek. 132-0006667035, A.n. NURAENI

3. infokan klo uda transfer beserta alamat email anda
4. lalu file tsb kami kirim ke email anda

DAFTAR JUDUL FILE YANG TERSEDIA:


Tuesday, October 28, 2008

POLITIK PEMERINTAHAN

1.

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR

2.

ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI

3.

PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

4.

PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER

6.

Analisis kelayakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon

7.

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

8.

KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA

9.

ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK

10.

ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG

11.

ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI

12.

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARATEFEKTIVITAS ORGANISASI

13.

EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)

14.

EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY

15.

evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram

16.

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

17.

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG

18.

KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA

19.

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)

20.

ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah)

21.

pelaksanaan fungsi DPRD Kepulauan Riau dalam membentuk pola hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau

22.

Evaluasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam Proses Mewujudkan Good Governance di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Perda Kabupaten Siak)

23.

HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

24.

Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru

25.

KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI

26.

ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI

27.

KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)

28.

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

29.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Pertanahan, studi kasus proses pelayanan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

30.

Analisis bentuk New Public Management di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan otonomi daerah

31.

KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

32.

PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (Kajian diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003)

33.

PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)

34.

RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabalong)

35.

Pengaruh Pengawasan Oleh Partai Politik Terhadap Kinerja Anggota Fraksi di DPRD (Studi Pengawasan di DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)”

36.

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

37.

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah

38.

Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Bersih Kab. Sukabumi (Setelah Pembaharuan sistem organisasi)

39.

Kinerja DPRD Kabupaten Manggarai(suatu tinjauan pada aplikasi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan)
39.

Program Kemitraan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karimun
40.

identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
41.

ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
42.

UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
43.

ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
44.

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR
45.

ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
46.

ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR)
47.

KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
48.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
49.

KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
50.

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT
51.

POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
52.

Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
53.POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
54.

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang

55.

MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PASIR
Posted by eni at 8:40 AM

MANAGEMEN SDM

1.

KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

2.

PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH

3.

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR

4.

PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.

ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

6.

PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

7.

ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

8.

pengaruh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi pada peningkatan kinerja aparatur birokrasi pada Sekretariat Daerah Propinsi Riau

9.

PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil)

10.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI

11.

HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH

12.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG

13.

PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI di pt pal

14.

PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (Studi Pada PT. Hari Terang Industry - Surabaya )

15.

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR

16.

ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA

17.

ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

18.

PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)

19.

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V (BIDANG PERFORMANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA) SURABAYA

20.

BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

21.

PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA III

22.

ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

23.

PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK)

24.

PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR

25.

PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

26.

ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR

27.

MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK

28.

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR

29.

ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR

30.

ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP

31.

PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG

32.

PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA

33.

PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK JATIM DI SURABAYA

34.

Pengaruh Locus of Control, Orientasi Tujuan Pembelajaran dan Lingkungan Kerja Terhadap Self Efficacy dan Transfer Pelatihan Karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur

35.

PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
Posted by eni at 8:39 AM

AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH

1.

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

2.

efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi Persampahan Di Kabupaten Tangerang

3.

REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK

4.

EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

5.

ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN

6.

POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

7.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lampung Utara

8.

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

9.

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

10.

ANALISA kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di PROPINSI DKI JAKARTA

11.

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI

12.

Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa

13.

Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut

14.

manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

15.

POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK

16.

STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI

17.

EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR

18.

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG

19.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menjalankan otonomi daerah

20.

analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru di Propinsi Kalimantan Selatan

21.

TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

22.

KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)

23.

Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru

24.

Implementasi Kebijakan Kemitraan Pemerintah Kota dan Swasta Dalam Pembangunan Peremajaan Pasar Sukaramai Pekanbaru

25.

PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)

26.

IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI

27.

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

28.

SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU

29.

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tentang Pengambilan Air Bawah Tanah

30.

POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Kasus di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)

31.

manajemen strategi pembangunan dan penyusunan anggaran Propinsi Sumatera Utara

32.

identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

33.

Potensi Dana Perimbangan sumber daya alam minyak bumi dalam menopang kemandirian otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Riau)

34.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO

35.

POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI

36.

Kinerja Kantor Pasar Dalam Mengoptimalisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Dairi
37.

POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN

38.

EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA

39.

EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA

40

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Tangerang

41.

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG

42.

DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

43.

STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)

44.

ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

45.

ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR

46.

EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG

47.
KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH

Posted by eni at 8:38 AM

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

1.

Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Miskin

2.

Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

3.

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA

4.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA

5.

IMplementasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya air bawah tanah di provinsi jawa tengah

6.

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

7.

ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND DI KABUPATEN MUSI RAWAS

8.

UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

9.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

10.

ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU

11.

DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (Analisis Pada Keluarga Binaan Dengan Skim Pundi Kencana)

12.

FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO

13.

PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO

14.

PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap Tujuh Orang Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja)

15.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR

16.

PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )

17.

ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

18.

PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI

19.

OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

20.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO

21.

ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

22.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)

23.

MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)

24.

PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR

25.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA

26.

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKIN DI KABUPATEN JOMBANG

27.

KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO

28.

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KABUPATEN MOROWALI

29.

ANALISIS TIPE STRATEGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN SARBAGITA, BALI

30.

PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR

31.

ANALISIS POLA HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK

32.

STRATEGI PENGEMBANGAN “DANGKE” SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN

33.

ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUASI KONTINGENSI (Studi Kasus Di Jakarta Timur)

34.

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

35.

PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya: Kasus Kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma di Perusahaan Teh PT Pagilaran)

36.

EFEK PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROVINSI RIAU TERHADAP IKAN BAUNG (Hemibagrus nemurus)

37.
DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR

38.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

39.

MODEL PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DI DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT
Posted by eni at 8:36 AM

STUDI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN

  1. KONTRIBUSI PROGRAM LATIHAN EVAKUASI TSUNAMI (TSUNAMI DRILL) BALI DALAM UPAYA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA
  2. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GADUHAN SAPI PERAH DI KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA
  3. STRATEGI AKTOR DI GELANGGANG PERFILEMAN INDONESIA PASCA REFORMASI DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA BANGSA
  4. PROSES AKUISISI LAHAN PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR): PERAN DAN PENGARUH KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL
  5. KAJIAN ATAS PENGELOLAAN PENGETAHUAN DALAM PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERSINYALAN KERETA API
  6. ASPEK INOVASI DALAM IMPLEMENTASI 3R SAMPAH : KAJIAN DALAM PERSPEKTIF INSTITUSIONAL
  7. MODULASI AKTOR-AKTOR BIOENERGI DI PERGURUAN TINGGI: Sebuah Tinjauan Teori Jaringan Aktor
  8. PENGENTASAN KESENJANGAN DIGITAL DI RIAU MELALUI PENGEMBANGAN PERAN WARNET
  9. PEMODELAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT
  10. PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DI BANJARSARI JAKARTA SELATAN
  11. KAJIAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KOTA CIMAHI
  12. PERANAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT NAGARI
  13. PENGELOLAAN PENANGKAPAN PERIKANAN RAJUNGAN YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG: SUATU PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS
  14. EVALUASI MANFAAT DAN USULAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS TEMELAT BLOK SSE, DI SUMATERA SELATAN
  15. ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RIAU YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB
  16. PROSPEK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) DI PROVINSI PAPUA BARAT
  17. PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLUASAN PILIHAN BAGI PESERTA DIDIK
  18. FAKTOR-FAKTOR KEPRANATAAN YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UBI CILEMBU: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PASAR
  19. TINGKAT KESIAPAN PEMBANGUNAN ENERGI ALTERNATIF BAHAN BAKAR NABATI DI KABUPATEN CIAMIS
  20. IMPLEMENTASI SISTEM PELACAKAN DAN PENGONTROLAN KAYU DALAM MENJAMIN KEABSAHAN SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI PULP DAN KERTAS
  21. KORELASI HITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KONDISI KEMISKINAN DI PEMATANGSIANTAR
  22. VAKSINASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN EPIDEMIK AVIAN INFLUENZA (FLU BURUNG): SUATU PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS
  23. PROSPEK BISNIS PENERBANGAN NASIONAL DI INDONESIA
  24. PERSEPSI MASYARAKAT ADAT MENGENAI PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  25. KAJIAN UPAYA PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TEMPATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN HIGHWAY PEKANBARU-BUTON
  26. ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Posted by eni at 8:29 AM

ADMINISTRASI BISNIS

  1. PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIKAL: STUDI KASUS DI BAGIAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA PT.XYZ - BANDUNG
  2. PENGEMBANGAN PROGRAM simPATIzone BERBASIS PREFERENSI KOMUNITAS MELALUI EVALUASI EKUITAS MEREK
  3. STRATEGI PENDANAAN EKSPANSI PT XYZ MELALUI LANGKAH INITIAL PUBLIC OFFERING
  4. STRATEGI ALOKASI MODAL BERDASARKAN PEMILIHAN LOKASI PEMBUKAAN TOKO VOUCHER DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN
  5. MERUMUSKAN PROFIL KOMPETENSI LUNAK (SOFT COMPETENCY) JABATAN DAN KARYAWANNYA UNTUK MENENTUKAN KESENJANGAN SEBAGAI MASUKAN UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN DI DEPARTEMEN SCM BISNIS 'XYZ'
  6. PERUMUSAN STRATEGI OPERASI PT. XYZ
  7. CITRA SENIOR COMMUNITIES, PERUMAHAN RAMAH LANSIA YANG TERINTEGRASI PERTAMA DI INDONESIA
  8. USULAN RANCANGAN PELATIHAN PERFORMANCE MANAGEMENT PROCESS CHEVRON INDOASIA BUSINESS UNIT
  9. STRATEGI SOLUSI PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KARGO DI BANDARA SOEKARNO-HATTA
  10. ESTIMASI JUMLAH GSE OPTIMUM DI TERMINAL I BANDARA SOEKARNO-HATTA
  11. KOLUSI DALAM BISNIS FARMASI
  12. PENGEMBANGAN PROGRAM STRATEGIK BUSINESS TO BUSINESS UNIT APTM PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI YANG BERORIENTASI KEBUTUHAN PELANGGAN
  13. ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK PASAMA DI PT. AP
  14. ANALISA IMPLEMENTASI TRAINING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS - TRIMS - DI XYZ BUSINESS UNIT
  15. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN INSTALASI LABORATORIUM KLINIK RUMAH SAKIT PINDAD BANDUNG SEBAGAI UNIT BISNIS STRATEGIS
  16. USULAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS IMPLEMENTASI SAP BUSINESS ONE (STUDI KASUS PERUSAHAAN JASA DAN MANUFAKTUR)
  17. PENILAIAN SAHAM PT. PD (PERSERO) DI PT. XYZ MENGGUNAKAN ECONOMIC PROFIT MODEL
  18. STRATEGI INVESTASI PENAMBANGAN PIG IRON DENGAN TARGET PASAR PT. XXX
  19. PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIKAL: STUDI KASUS DI BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PT XYZ - BANDUNG
  20. ANALISIS PENENTUAN NILAI PERUSAHAAN PT. ABC Tbk DALAM RANGKA PROSES AKUISISI OLEH PT XYZ Ltd
  21. ANALISIS BUDAYA ENTREPRENEURIAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN DI PT XYZ BANDUNG
  22. STRATEGI INVESTASI PT. ABC PADA PENGAMBILAN KONSESI PROYEK FIBER OPTIC RING MAKASSAR DAN EKSPANSINYA
  23. STRATEGI INVESTASI PABRIK PUPUK ORGANIK DI PTPN VI (PERSERO)
  24. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLUEPRINT CUSTOMER ANALYTICAL FRAMEWORK DI HOTEL SANTIKA, BANDUNG
  25. STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU YAYASAN PEMANTAU HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP ADVOKASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
  26. PERANCANGAN RANTAI PASOK CEPAT TANGGAP DI XYZ BANDUNG
  27. SUKSESI KEPEMIMPINAN PADA SEBUAH PERUSAHAAN KELUARGA
  28. KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BISNIS DAN INVESTASI PROPERTI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
  29. RENCANA BISNIS JASA PENGADAAN PASIR UNTUK INDUSTRI BETON PADA PT. XYZ
  30. EVALUASI OPTIMUM PERCEIVED PRICE UNTUK PENGEMBANGAN SALES PROMOTION BERDASARKAN PREFERENSI KONSUMEN TEH KOTAK XYZ
  31. BUDAYA ENTREPRENEURIAL PERUSAHAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH XYZ DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOS DAN ELQ
  32. KAJIAN KEPUTUSAN PENJUALAN GRAHA CIUMBULEUIT DAN SARAN PENGEMBANGAN BISNISNYA
  33. THE ROLE OF BRAND EQUITY IN BRAND PURCHASE OF TEH XYZ IN BANDUNG
  34. ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DAN USULAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK SMS BANKING DI WILAYAH JADETABEK
  35. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PROGRAM ROAD TO GADIS SAMPUL MELALUI PERBAIKAN SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING
  36. STRATEGI OPTIMALISASI KEUNTUNGAN USAHA WARALABA MELALUI PEMILIHAN LOKASI DAN TIPE TOKO X DI BANDUNG
  37. PENGEMBANGAN TEKNOPRENEURSHIP SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN XYZ
  38. IMPLEMENTASI TEORI ROMI DALAM PROSES PENGEMBANGAN PROGRAM MARKETING YANG EFEKTIF DI BANK XYZ
  39. KAJIAN STRATEGI INVESTASI BUDGET INN DAN SERVICE APARTMENT PT. XYZ DI DAERAH SESETAN, BALI
  40. PENINGKATAN PROFITABILITAS PT ASURANSI XYZ MELALUI AKUISISI HOTEL X DENGAN MENGGUNAKAN CREATIVE FINANCING
  41. STRATEGI EDUKASI PASAR DAN PENGUATAN MEREK SUSU X TERHADAP MAHASISWA
  42. PERANCANGAN STRATEGI BISNIS DI INDUSTRI MEBEL DENGAN METODE BLUE OCEAN STRATEGY
  43. CETAK BIRU MANAJEMEN PROYEK RISET PADA PUSAT PENELITIAN WIRACARITA - LIPI
  44. BISNIS PLAN PT. XYZ DIVISI PERTAMBANGAN NIKEL - KOLAKA
  45. ANALISIS KINERJA PENGEMBANGAN PRODUK BARU
  46. IDENTIFIKASI DAMPAK PERUBAHAN SISTEM APLIKASI PADA BAGIAN OPERASI BANK X DI BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 7S McKINSEY
  47. PENGARUH NILAI-NILAI PRIBADI DAN PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATOR
  48. STRATEGI PENINGKATAN PROFIT BENGKEL CUCI MELALUI PENGEMBANGAN SKEMA BISNIS WARALABA
  49. ANALISA PERAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI SEBUAH ASPEK DALAM JANGKAUAN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI BANDUNG
  50. ANALISA RISIKO INVESTASI PROYEK JALAN TOL DEPOK-ANTASARI
  51. PENENTUAN JENJANG GAJI PADA PT LAPI-ITB
  52. ANALISIS PROSES PENGEMBANGAN PRODUK BARU BERDASARKAN KINERJA KETEPATAN WAKTU PELUNCURAN PRODUK PADA PT X
  53. RANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR UNTUK PROSES OPERATIONS AND MAINTENANCE PADA BISNIS PENYEWAAN TOWER DAN SHELTER UNTUK OPERATOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
  54. HUBUNGAN MODAL PSIKOLOGI, KEPEMIMPINAN PELAYANAN, DAN KINERJA KARYAWAN
  55. OPTIMASI JALUR RANTAI PASOK TERPADU BBM DI DEPOT-DEPOT DI PT. XYZ (PERSERO)
  56. STRATEGI PROGRAM BRAND BUILDING PROJEK EKOWISATA PULAU MANSALAAR
  57. ANALISIS RISIKO PADA PROYEK PEMELIHARAAN SISTEM KOMUNIKASI SATELIT (SISKOMSAT) INSTITUSI X
  58. IMPLEMENTASI STRATEGY MAP UNTUK PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN
  59. PENILAIAN PERFORMANSI DAN USULAN PERBAIKAN MENGENAI FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK INOVASI PADA PT XYZ BANDUNG
  60. ANALISIS BUDAYA ENTREPRENEURIAL DI PT. XYZ FUTURES CABANG BANDUNG
  61. DESAIN JALUR KARIR BERBASIS KOMPETENSI STUDI KASUS DI UNIT BISNIS SYARIAH XYZ INDONESIA
  62. ANALISIS PENENTUAN HARGA SAHAM PT. ABC TBK DALAM RANGKA RENCANA DIVESTASI OLEH PT. XYZ TBK.
  63. PENENTUAN STRATEGI INVESTASI PT. XYZ DALAM PROYEK PENGEMBANGAN TIME-SHARING VILLA (STUDI KASUS NIRMALA HILLS VILLA DEVELOPMENT DI BUKIT PECATU, JIMBARAN, BALI)
  64. STRATEGI PT. XYZ BERSAING DENGAN PERUSAHAAN GLOBAL
Posted by eni at 7:51 AM

ARSITEK

1.

PERANCANGAN RUANG PUBLIK DENGAN DASAR PENDEKATAN PERILAKU (Studi Kasus : Kawasan Stasiun Kereta Api Bandung bagian Selatan)

2.

UNVOLUMETRIC ARCHITECTURE: PERANCANGAN FASILITAS WISATA TROWULAN DI KECAMATAN TROWULAN, MOJOKERTO, JAWA TIMUR

3.

PERANCANGAN KAWASAN WISATA BUDAYA SEBAGAI STRATEGI REVITALISASI BAGIAN KOTA (Kasus : Kawasan Pasar Johar, Semarang)

4.

REVITALISASI KAWASAN CAGAR BUDAYA ARJUNA BANDUNG

5.

PENGEMBANGAN RUSUNAWA SEBAGAI BAGIAN KEGIATAN URBAN RENEWAL PADA LAHAN MILIK PT. KAI DI KIARACONDONG

6.

TRANSFORMASI PENDOPO ALIH RUPA & FUNGSI FASILITAS SOSIAL BUDAYA PADA RUANG PERKOTAAN (STUDI PENERAPAN: TAMAN KRIDA BUDAYA MALANG)

7.

KAJIAN KARAKTER FASADE BANGUNAN-BANGUNAN RUMAH TINGGAL KOLONIAL DI KAWASAN PERUMAHAN TJITAROEM PLEIN BANDUNG

8.

PERANCANGAN KAWASAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT DUKUH ATAS BERDASARKAN OPTIMALISASI SIRKULASI

9.

PERANCANGAN ARSITEKTUR GEDUNG KONSER BERDASARKAN INTERPRETASI KOMPOSISI SYMPHONY NO. 5 KARYA LUDWIG VAN BEETHOVEN`

10.

PELABUHAN PARIWISATA INTERNASIONAL
Posted by eni at 7:27 AM

Sunday, June 15, 2008

DAFTAR JUDUL LAINNYA

  1. OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM APARAT KELURAHAN TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM
  2. UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
  3. KINERJA APARATUR DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA DAN PERHUBUNGAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR
  4. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
  5. STRATEGI CAMAT DALAM PEMBINAAN APARAT PEMERINTAH DESA DI DISTRIK B0KONDINI KABUPATEN TOLIKARA
  6. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERDA NO 5 TAHUN 2006 DI KABUPATEN MANOKWARI
  7. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
  8. KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
  9. PERANAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DALAM PENGISIAN FORMASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
  10. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
  11. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI
  12. KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
  13. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
  14. PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
  15. TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BIMA
  16. EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTAR PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG
  17. PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI MUKIM BANDA JAYA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
  18. ARAHAN PERBAIKAN FISIK PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG
  19. PENGALAMAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH YANG MEMPERHATIKAN ASET-ASET PRODUKTIF KOMUNITAS DI KOTA BANDUNG
  20. STUDI PEMINIMALAN KESENJANGAN ANTARA STANDAR PELAYANAN AIR BERSIH DENGAN PELAYANAN YANG DIRASAKAN MASYARAKAT PENGGUNA PDAM DAN KOMUNAL DI KOTA BANJARAN DAN SOREANG
  21. IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERMAIN ANAK DI KELURAHAN CIGENDING KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG
  22. KAJIAN PENINGKATAN DUKUNGAN KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI DAERAH LOKASI KEGIATAN SEKTOR INDUSTRI DI PROPINSI JAWA TIMUR TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU
  23. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
  24. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
  25. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  26. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  27. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
  28. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
  29. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
  30. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
  31. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
  32. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
  33. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  34. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
  35. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
  36. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  37. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
  38. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  39. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
  40. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
  41. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
  42. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
  43. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
  44. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
  45. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
  46. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
  47. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
  48. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
  49. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
  50. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
  51. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
  52. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
  53. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
  54. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
  55. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
  56. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
  57. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
  58. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
  59. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
  60. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
  61. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
  62. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
  63. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
  64. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
  65. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
  66. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
  67. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
  68. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  69. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
  70. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
  71. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
  72. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
  73. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
  74. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
  75. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
  76. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
  77. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
  78. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
  79. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
  80. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
  81. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
  82. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
  83. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
  84. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
  85. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
  86. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  87. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  88. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
  89. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
  90. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
  91. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
  92. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  93. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
  94. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
  95. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BATIK MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA PEKALONGANKINERJA DINAS PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KABUPATEN KUTAI BARAT
  96. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPAHIANG
  97. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN” (PENELITIAN DI KELURAHAN PENARAGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR DI KOTA BIMA)
  98. PELESTARIAN ADAT AMMA TOA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
  99. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
  100. KINERJA BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA KABUPATEN NAGAN RAYA
  101. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
  102. UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KOTA ATAS KOTA SABANG
  103. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT PEMERINTAH DISTRIK (STUDI DI DISTRIK FAKFAK BARAT KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT)
  104. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
  105. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT – PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM PPK) DALAM MENAGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMN SUMATERA BARAT
  106. EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
  107. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKUMPAI KABUPATEN BARITO KUALA
  108. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN RAJA AMPAT
  109. ANALISIS KEMUNGKINAN PEMEKARAN KELURAHAN JATI PERUMNAS DI KOTA TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA
  110. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK
  111. PERANAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA ADANG BUOM KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  112. UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN AMPENAN, KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
  113. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN TERNATE TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA
  114. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TATA RUANG KOTA GERUNG DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
  115. PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUMBERDADAP KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
  116. EFEKTIFITAS MUSRENBANG DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DI KECAMATAN BATA LAIWORU KABUPATEN MUNA
  117. PELAKSANAAN KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN DHARMASRAYA
  118. ANALISIS RENCANA PEMEKARAN DI KABUPATEN ASAHAN
  119. PERANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
  120. PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR
  121. PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
  122. KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
  123. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA
  124. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN POTROYUDAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA
  125. KINERJA BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
  126. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANGGALA KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  127. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR
  128. UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KOTA MEDAN
  129. PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DIKABUPATEN ACEH TAMIANG
  130. PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KAYU BETUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
  131. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MEUBEL DI KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
  132. PERANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MEMBERDAYAKAN KOPERASI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA
  133. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANG LEWAS)
  134. UPAYA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
  135. UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN MAGETAN
  136. UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
  137. UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA
  138. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
  139. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR DI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH
  140. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  141. PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
  142. PERAN LPMD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DIBIDANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
  143. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG
  144. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR”
  145. PERAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BARITO UTARA
  146. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI IMEUM MUKIM DI KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR
  147. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
  148. PERANAN IMUEM MUKIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI MUKIM GANI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
  149. PERANAN APARAT KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP) DI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
  150. UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL KERUPUK WORTEL DI KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
  151. UPAYA DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
  152. PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BEKASI
  153. EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI KOTA BLITAR
  154. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNA DESA MANDIRI (GEBANG DEMA) DI DESA LONG LOREH KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU
  155. PROGRAM BHAKTI SOSIAL TERPADU DI DESA DIMONG KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
  156. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2007
  157. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA KELURAHAN
  158. KEPEMIMPINAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI GAMPONG SIMPANG LHEE KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN
  159. PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU / NEW TOWN JUATA LAUT BAGI MASYARAKAT DALAM KAWASAN PERENCANAAN DI KECAMATAN TARAKAN UTARA, KOTA TARAKAN
  160. PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS MESJID DI KABUPATEN AGAM
  161. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KELURAHAN CILENDEK TIMUR KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR
  162. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA
  163. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  164. PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  165. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
  166. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
  167. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
  168. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
  169. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
  170. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)
  171. PENATAUSAHAAN BELANJA BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  172. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GOBLEG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI
  173. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SEKADAU
  174. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
  175. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
  176. INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  177. PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
  178. PENGADAAN BARANG PADA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
  179. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PROVINOBJEK PAJAK DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASIS JAWA BARAT
  180. PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (PADD) DI DESA PASAR SEBELAH KECAMATAN MUKOMUKO UTARA KABUPATEN MUKOMUKO
  181. PROSPEK PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA(STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
  182. KESIAPAN PEMERINTAH DESA MARGA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI
  183. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR KELURAHAN MELAYU KABUPATEN BARITO UTARA
  184. PERANAN LURAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAN EKASAPTA KABUPATEN FLORES TIMUR
  185. EFEKTIVITAS PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
  186. KOORDINASI DALAM PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT WILAYAH I MAKASSAR
  187. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TAKALAR
  188. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGA ASIH KABUPATEN BANDUNG
  189. OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT SEKOLAH DASAR OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
  190. EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
  191. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK
  192. KAJIAN TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
  193. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
  194. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
  195. PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
  196. STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR MELALUI SEKTOR RETRIBUSI PASAR
  197. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI TENTANG RENDAHNYA BELANJA PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN NIAS)
  198. KONTRIBUSI FESTIVAL BUDAYA LEMBAH BALIEM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
  199. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN BONTOA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
  200. MEKANISME PERIZINAN DAN PEMASANGAN REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
  201. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA TEGAL
  202. REALISASI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA TOMOHON
  203. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN SERANG)”
  204. UPAYA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
  205. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
  206. UPAYA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  207. OPTIMALISASI HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
  208. PELAKSANAAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURWOREJO DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
  209. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
  210. UPAYA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
  211. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUAPTEN RAJA AMPAT
  212. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PATI
  213. PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH DINAS TATA KOTA DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
  214. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
  215. PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDAR LAMPUNG
  216. PERANAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAWAHLUNTO
  217. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN APBD KOTA TASIKMALAYA
  218. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
  219. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI KARCIS TANDA MASUK OBYEK WISATA PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP
  220. UPAYA SUKU DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA
  221. UPAYA SUB DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, PPKM, PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
  222. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKAYANG
  223. UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN CIANJUR
  224. OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  225. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  226. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
  227. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
  228. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN REMBANG
  229. KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
  230. UPAYA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  231. PROSES PENGISIAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
  232. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
  233. KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
  234. EFEKTIVITAS PEMEKARAN DISTRIK TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN ASMAT PROPINSI PAPUA
  235. KESIAPAN APARAT TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
  236. KINERJA APARAT PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG
  237. EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
  238. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI KABUPATEN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR
  239. EVALUASI PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG
  240. EVALUASI KINERJA PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KP-DT) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  241. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEBARAN LOKASI KANTOR BANK DI KOTA BANDUNG
  242. IDENTIFIKASI PERSEPSI DAN PREFERENSI STAKEHOLDERS TERKAIT RENCANA PENGEMBANGAN MONUMEN KAPAL PLTD DI DESA PUNGE BLANG CUT, KOTA BANDA ACEH
  243. DINAMIKA HARGA LAHAN DI SEKITAR WILAYAH PERGURUAN TINGGI DI KECAMATAN JATINANGOR
  244. KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI PENGGUNA POTENSIAL KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA
  245. IDENTIFIKASI TIPE PROPERTI YANG PROSPEKTIF UNTUK KAWASAN SENTRA PRIMER BARU TIMUR (SPBT)
  246. IDENTIFIKASI URBAN COMPACTNESS DI WILAYAH METROPOLITAN SEMARANG
  247. PELUANG BERALIH MODA PENGGUNA POTENSIAL KRD EKONOMI METROPOLITAN BANDUNG
  248. KEBERADAAN JALUR HIJAU DAN PEMENUHAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN
  249. PARTISIPASI KOMUNITAS PERMUKIMAN BARU TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA MEKARSALUYU KABUPATEN BANDUNG
  250. KAJIAN PENANGANAN PERSOALAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN TERPENGARUH AKIBAT DAMPAK TARIKAN KENDARAAN PUSAT PERBELANJAAN PARIS VAN JAVA (PVJ)
  251. EVALUASI PELAYANAN PUSAT PRIMER ALUN-ALUN KOTA BANDUNG
  252. PRINSIP-PRINSIP PERANCANGAN TAMAN LINGKUNGAN
  253. EVALUASI KEEFEKTIFAN PROGRAM AKSI MASYARAKAT AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN (PROKSI MANTAP) DI KABUPATEN GARUT
  254. KAJIAN PENGARUH PERTUMBUHAN FISIK GUNA LAHAN TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH AIR LIMPASAN DI KAWASAN PERKOTAAN LEMBANG
  255. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK LAYANAN JASA PERBANKAN DI KOTA BANDUNG
  256. BENTUK PERAN SERTA KOMUNITAS ADAT ORANG RIMBA DALAM PENATAAN KEMBALI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS (TNBD)
  257. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK TUNDAAN DI RUAS JALAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG
  258. ANALISIS INTENSITAS BANGUNAN KORIDOR JALAN RAYA CIMAHI BERDASARKAN KAPASITAS JALAN
  259. USULAN PENANGANAN SISTEM TRANSPORTASI DI JALAN CIHAMPELAS
Posted by eni at 2:03 AM
Subscribe to: Posts (Atom)